AS Tolak Tawaran Turki Terkait Upaya Pembebasan Pendetanya

Posted on

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Gedung Putih dilaporkan menolak tawaran Turki terkait penahanan seorang pendeta Amerika Serikat (AS).

Wall Street Journal via CNN memberitakan Senin (20/8/2018), Turki bersedia membebaskan Andrew Brunson jika AS membatalkan denda miliaran dolar kepada bank mereka.

Seorang pejabat Gedung Putih berkata, Washington hanya akan mempertimbangkan pencabutan denda jika Brunson dilepaskan.

“Seorang sekutu tidak mungkin menahan Brunson,” kata pejabat itu merujuk keanggotaan Turki di Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pernyataan pejabat senior itu setali tiga uang dengan Presiden Donald Trump yang menegaskan tak bakal memberi kelonggaran.

Trump berkata, Ankara membuat kesalahan fatal ketika tidak segera melepaskan Brunson yang sudah dua tahun ditahan itu.

Dia menyebut Washington sudah membebaskan warga Turki atas permintaannya. Salah satunya Ebru Ozkan yang ditangkap Israel karena bersekongkol dengan Hamas.

“Saya mengeluarkan warganya untuk dia. Saya berharap dia melakukan hal sama dengan membebaskan seorang pria, dan penganut Kristen yang baik,” ujar Trump dikutip BBC.

Presiden ke-45 AS itu mengaku tak khawatir jika sanksi ke Turki bisa berpotensi merusak ekonomi Eropa maupun menimbulkan kepanikan di pasar dunia.

“Saya tidak khawatir,” kata Trump di Ruang Oval kepada Reuters. “Saya tidak khawatir. Ini adalah hal penting yang harus dilakukan,” lanjutnya.

Brunson, seorang pendeta Gereja Presbyterian, ditangkap aparat Turki saat mengurus izin menjadi warga tetap pada Oktober 2016.

Pendeta 50 tahun tersebut dituduh terlibat dalam upaya kudeta menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang kemudian digagalkan.

AS bereaksi dengan meminta Brunson bebas, yang ditanggapi Ankara dengan meminta AS menyerahkan Fethullah Gulen, sosok yang dianggap sebagai otak kudeta 2016.

Karena tak segera dibebaskan, AS memberikan sanksi kepada dua menteri Turki yang dianggap terlibat dalam penahanan Brunson.

Selain itu, Trump mengumumkan bakal menggandakan bea masuk untuk dua produk ekspor Turki, baja serta aluminium.

Sanksi dan hantaman bea masuk tersebut membuat perekonomian Turki goyah, dengan mata uang mereka, lira, dilaporkan merosot terhadap dolar AS.